 |
| Kondisi ruangan istimewa di Lapas Cibinong (foto: bbc) |
Jakarta (Asianews24): Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memeriksa dua warga binaan yang ditemukan berada di area fasilitas mewah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya diketahui bernama Achmad Albani dan Hasan Tjhie, yang merupakan terpidana kasus korupsi tata niaga timah.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyampaikan bahwa
kedua warga binaan tersebut telah dimintai keterangan oleh tim investigasi
internal Ditjenpas. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan
Ombudsman Republik Indonesia saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Lapas
Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.
Temuan tersebut menjadi perhatian publik karena area yang
diperiksa memiliki sejumlah fasilitas yang dinilai tidak lazim untuk lingkungan
pemasyarakatan. Pemeriksaan internal dilakukan untuk menelusuri keberadaan
warga binaan di lokasi tersebut sekaligus mengklarifikasi pemanfaatan fasilitas
yang ditemukan.
Ombudsman Temukan Hunian dengan Fasilitas Tidak Lazim
Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan
yang menyerupai rumah tinggal, apartemen kecil, atau vila di area kompleks
Lapas Cibinong. Beberapa bangunan dilengkapi perabotan rumah tangga, seperti
sofa, televisi, kulkas, dan meja makan.
Selain bangunan hunian, tim Ombudsman juga melaporkan adanya
fasilitas lain, termasuk area kebugaran, kolam, serta simulator golf yang masih
dalam proses pembangunan.
Keberadaan fasilitas tersebut memunculkan pertanyaan
mengenai peruntukan bangunan, sistem pengawasan, serta kemungkinan adanya
perlakuan berbeda terhadap warga binaan tertentu.
Ombudsman melakukan pemeriksaan setelah mendatangi lapas
tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam kunjungan itu, tim menemukan warga binaan
berada di salah satu bangunan di area yang menjadi sorotan.
Ditjenpas Lakukan Investigasi Internal
Menindaklanjuti temuan Ombudsman, Ditjenpas melakukan
pemeriksaan terhadap warga binaan dan sejumlah petugas terkait. Langkah
tersebut bertujuan mengklarifikasi status penggunaan bangunan serta memastikan
apakah pemanfaatan fasilitas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya menelusuri
tanggung jawab pengelolaan fasilitas di lingkungan lapas. Hasil pemeriksaan
diperlukan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran prosedur atau
penyalahgunaan kewenangan.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap
pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Transparansi penggunaan fasilitas dan
penerapan aturan secara setara diperlukan agar seluruh warga binaan memperoleh
perlakuan sesuai ketentuan.
Hingga proses investigasi selesai, dugaan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas tersebut perlu dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.
