Ilustrasi penanganan karhutla (foto: hukumonline)
Jakarta (Asianews24) - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperketat
aturan dan memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pihak yang terbukti
melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Indonesia masih
menghadapi kebakaran hutan yang berlangsung selama beberapa pekan. Pulau
Kalimantan dan Sumatra menjadi sejumlah wilayah yang mengalami dampak besar,
sementara asap kebakaran turut memengaruhi kualitas udara dan meningkatkan
gangguan kesehatan pernapasan.
Dalam rapat bersama jajaran kabinet, Prabowo menyatakan
tidak boleh ada toleransi terhadap individu maupun perusahaan yang terbukti
bertanggung jawab atas kebakaran hutan.
Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri
Hukum mengkaji kembali aspek hukum serta sanksi bagi pelaku pembakaran lahan.
Ia bahkan membuka kemungkinan agar DPR memperkuat aturan dengan
mempertimbangkan klasifikasi tindakan tersebut sebagai "terorisme
ekologis".
Pemerintah Diminta Hapus Pengecualian Pembakaran Lahan
Selain meminta penguatan sanksi, Prabowo menginstruksikan
pemerintah daerah untuk menghapus pengecualian yang selama ini memungkinkan
masyarakat membuka lahan dalam skala kecil menggunakan metode pembakaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah
mengurangi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu
kebakaran lebih luas.
Presiden juga meminta kepolisian melakukan penyelidikan
pidana terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan pencegahan
kebakaran.
Dalam keterangan resmi Istana, Prabowo sebelumnya juga
menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melanggar dapat dikenai tindakan
tegas, termasuk pencabutan izin apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya
pelanggaran.
Polisi Selidiki Ratusan Kasus Karhutla
Kepolisian menyatakan telah membuka 219 penyelidikan pidana
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak
162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain individu, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 95
perusahaan terkait kasus kebakaran. Namun, polisi belum merinci jumlah
perusahaan yang nantinya dapat dikenai proses pidana.
Karhutla Diperkirakan Berlangsung hingga November
Kondisi cuaca kering menjadi salah satu faktor yang
memperumit penanganan kebakaran. Indonesia saat ini menghadapi musim kebakaran
yang disebut Reuters sebagai yang paling intens dalam 11 tahun terakhir.
Fenomena Super El Niño membuat kondisi hutan dan lahan lebih
kering sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya memperkirakan
kebakaran masih dapat berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026,
seiring perkiraan datangnya musim hujan yang lebih lambat dari sebelumnya.
Dampak karhutla juga dirasakan masyarakat melalui memburuknya
kualitas udara. Asap bahkan telah memengaruhi kualitas udara di sejumlah
wilayah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Pemerintah Perketat Penanganan Karhutla
Pemerintah saat ini meningkatkan upaya penanganan kebakaran
di berbagai wilayah yang terdampak. Fokus tidak hanya pada pemadaman api,
tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan atau
memperparah kebakaran.
Dengan adanya arahan Presiden Prabowo mengenai penguatan sanksi, pemerintah akan mengkaji aspek regulasi untuk menentukan bentuk hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku karhutla. (reuters)
