 |
| Gedung Mahkamah Konstitusi (foto: mklc.mkri.id) |
Jakarta (Asianews24) – Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi
Azwan, mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan persyaratan
pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Permohonan tersebut disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya.
Gugatan itu mempersoalkan pemenuhan persyaratan ijazah Gibran yang digunakan
saat pencalonan sebagai wakil presiden.
Kuasa hukum pemohon, Refly Harun, menyoroti pengajuan
permohonan dari kelompok relawan Gibran tersebut. Menurut Refly, pihak yang
semestinya menjadi pihak terkait dalam perkara yang menyangkut persyaratan
pencalonan Gibran adalah Gibran sendiri.
Refly menyampaikan pandangan itu setelah menghadiri sidang
pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Senin (21/9/2026). Ia menyebut
pihak pemohon belum mengetahui secara jelas pihak-pihak yang mengajukan diri
sebagai pihak terkait.
Meski mempertanyakan posisi relawan dalam perkara tersebut,
Refly menyatakan tidak mempermasalahkan apabila MK menerima permohonan mereka.
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai kedudukan pihak terkait kepada
majelis hakim konstitusi.
Sebelumnya, Andi Azwan menyatakan akan mendaftarkan diri
sebagai pihak terkait untuk menanggapi gugatan yang diajukan Denny Indrayana
dan pemohon lainnya. Andi menilai gugatan tersebut tidak memiliki dasar
kedudukan hukum yang memadai karena, menurut pandangannya, pihak yang memiliki
legal standing dalam sengketa hasil pemilihan presiden adalah peserta Pilpres
2024.
Dalam persidangan pada 21 September 2026, Ketua MK Suhartoyo
menyampaikan bahwa majelis telah menyepakati penerimaan permohonan pihak
terkait yang diajukan Andi Azwan dan Abdul Aziz Salim. Dengan diterimanya
permohonan tersebut, pihak terkait memperoleh kesempatan untuk menyampaikan
pandangan dalam proses persidangan.
Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 September 2026, dengan agenda mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta keterangan dari pihak terkait.
