Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (foto: tribratanews)
Pontianak (Asianews24) - Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut
asap di Kalimantan Barat berlanjut ke jalur hukum. Sejumlah kelompok masyarakat
sipil yang tergabung dalam Nafas Kalimantan Barat mengajukan gugatan perdata
terhadap pemerintah melalui mekanisme class action.
Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak
dengan nomor perkara 292/Pdt.G/2026/PN Pontianak. Sidang perdana perkara
tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026.
Salah satu tuntutan utama dalam perkara tersebut adalah
meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di
Kalimantan Barat sebagai bencana nasional.
Sejumlah Pejabat dan Instansi Menjadi Tergugat
Kelompok penggugat yang mengatasnamakan Nafas Kalimantan
terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan aktivis. Mereka menggugat
sejumlah pejabat serta lembaga pemerintah yang dinilai memiliki kewenangan
dalam penanganan karhutla.
Pihak yang tercantum sebagai tergugat antara lain Presiden,
Wakil Presiden, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup, Kapolri, Kepala BNPB, Menteri Kesehatan, Menteri
Keuangan, Gubernur Kalimantan Barat, serta Kapolda Kalimantan Barat.
Selain itu, terdapat sejumlah pihak yang ditempatkan sebagai
turut tergugat, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, BPBD Kalimantan Barat, serta
para bupati dan wali kota di wilayah Kalimantan Barat.
Pemerintah Diminta Tetapkan Karhutla sebagai Bencana
Nasional
Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat meminta pemerintah
mengambil langkah penanganan yang lebih luas terhadap karhutla dan kabut asap.
Mereka juga meminta adanya penetapan status bencana
nasional. Selain itu, penggugat mengajukan permintaan agar pemerintah
mengalokasikan anggaran darurat dari APBN untuk membantu pemerintah daerah
menangani dampak kebakaran.
Dana tersebut diusulkan untuk berbagai kebutuhan, seperti
layanan kesehatan darurat, operasi modifikasi cuaca, pemadaman kebakaran di
lahan gambut, serta distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak.
Luas Karhutla Kalbar Capai Sekitar 38.300 Hektare
Besarnya persoalan karhutla di Kalimantan Barat juga
terlihat dari luas wilayah yang terdampak.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang dikutip
Katadata, area yang terbakar di Kalimantan Barat sepanjang Januari hingga Juli
2026 mencapai sekitar 38,3 ribu hektare.
Kebakaran tersebut turut berdampak terhadap kesehatan
masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat 165.747 kasus infeksi saluran
pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat selama 1 Januari hingga 7 Agustus
2026.
Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kalimantan Barat
mencatat 62.278 kasus ISPA selama periode 28 Juni hingga 8 September 2026. Kota
Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi pada periode tersebut,
disusul Kubu Raya dan Ketapang.
Kabut Asap Ganggu Penerbangan dan Pelayaran
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan.
Kabut asap juga mengganggu aktivitas transportasi masyarakat.
Di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, jarak pandang
pada 16 September 2026 dilaporkan turun hingga sekitar 600 meter. Kondisi
tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan dan pembatalan.
Kabut asap juga berdampak terhadap aktivitas pelayaran di
perairan Sintete, Kabupaten Sambas. Jarak pandang yang terbatas meningkatkan
risiko keselamatan bagi kapal yang melintas di wilayah tersebut.
Selain manusia, kebakaran hutan dan lahan juga berdampak terhadap ekosistem. Sejumlah satwa liar dilaporkan harus dievakuasi karena habitatnya terbakar atau terdampak asap, sementara sebagian lainnya ditemukan mati di lokasi karhutla.
