 |
| Surat pemadaman internet yang beredar (foto: Komdigi) |
Jakarta (Asianews24) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional pada 25 hingga 27 September 2026 merupakan informasi palsu atau hoaks.
Kabar tersebut beredar melalui media sosial, salah satunya
Facebook, dengan menyertakan dokumen yang mengatasnamakan Kementerian
Komunikasi dan Digital. Dokumen itu menggunakan judul “Surat Peringatan” serta
mencantumkan nomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026 dan tanggal 24 September 2026.
Dalam surat palsu tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan
melakukan pemadaman internet secara nasional selama tiga hari. Dampaknya
diklaim mencakup terhentinya akses internet, layanan WhatsApp, Google, media
sosial, perbankan, hingga mesin ATM.
Dokumen yang beredar juga menggunakan logo Garuda dan
identitas Komdigi serta mencatut nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan
Digital Meutya Hafid. Selain itu, surat tersebut memuat klaim mengenai adanya
gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional.
Komdigi Tegaskan Tidak Ada Pemadaman Internet
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo
menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil pemalsuan dan informasi yang
disebarkan tidak benar.
Angga memastikan pemerintah tidak memiliki kebijakan maupun
rencana untuk melakukan pemadaman internet nasional pada 25-27 September 2026.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang
menyebutkan adanya penghentian layanan internet selama tiga hari.
Komdigi juga memastikan berbagai layanan digital tetap
beroperasi. Layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM,
jaringan seluler, serta jaringan fiber optik disebut tetap berjalan sebagaimana
mestinya.
Pemerintah turut membantah informasi mengenai gangguan besar
pada satelit komunikasi nasional yang dicantumkan dalam dokumen palsu tersebut.
Masyarakat Diminta Tidak Panik
Komdigi mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai
maupun menyebarluaskan dokumen yang belum dipastikan kebenarannya. Masyarakat
juga tidak perlu melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan ataupun
menghindari transaksi digital karena khawatir layanan perbankan dan ATM akan
berhenti beroperasi.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga melakukan
penelusuran untuk mengetahui pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen palsu
tersebut. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi sumber serta pola
penyebaran informasi yang dinilai dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Komdigi meminta masyarakat melakukan pengecekan terlebih
dahulu melalui kanal resmi pemerintah sebelum meneruskan informasi terkait
kondisi jaringan maupun kebijakan komunikasi digital.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, klaim mengenai surat peringatan pemadaman internet nasional pada 25-27 September 2026 dinyatakan hoaks.
