 |
| Ilustrasi Pemilu (foto: elsam) |
Jakarta (Asianews24): Delapan partai politik yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan penetapan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 1 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Usulan tersebut dituangkan dalam naskah akademik setebal 200 halaman yang membahas 30 isu kepemiluan.
Delapan partai yang tergabung dalam GKSR meliputi Partai
Hanura, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh,
Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),
dan Partai Berkarya.
Ketua Umum GKSR Said Iqbal menjelaskan, naskah akademik
tersebut disiapkan sebagai bahan masukan sekaligus pembanding terhadap
rancangan revisi UU Pemilu yang sedang dibahas di DPR RI. Penyusunannya
dilakukan melalui diskusi selama satu tahun bersama sejumlah tokoh dan pegiat
kepemiluan.
Menurut Said, usulan ambang batas parlemen sebesar 1 persen
mengacu pada kajian mengenai sistem pemilu, termasuk penelitian yang
menggunakan rumus Taagepera. GKSR juga mengusulkan agar mekanisme pembentukan
fraksi gabungan atau kesepakatan antarpeserta pemilu (stembus accord)
dipertimbangkan sejak awal proses pemilihan, bukan setelah pemilu berlangsung.
GKSR Usulkan Perubahan Verifikasi Partai Politik
Selain mengusulkan penurunan ambang batas parlemen, GKSR
mendorong perubahan ketentuan verifikasi partai politik dalam revisi UU Pemilu.
Partai politik yang telah memiliki kursi di DPR diusulkan
cukup melakukan pendaftaran tanpa menjalani verifikasi administratif maupun
faktual. Adapun partai nonparlemen yang telah melewati kedua tahapan verifikasi
pada pemilu sebelumnya diusulkan hanya menjalani verifikasi administratif.
Sementara itu, partai politik yang baru pertama kali
mengikuti pemilu tetap diusulkan menjalani verifikasi administratif dan
faktual.
GKSR juga meminta agar partai-partai yang memiliki kursi di
parlemen melibatkan partai nonparlemen dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Said
menilai keterlibatan tersebut penting untuk memastikan aspirasi berbagai
kelompok politik turut dipertimbangkan, sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 116.
Ia memperingatkan bahwa pihaknya dapat menempuh jalur hukum
melalui pengujian undang-undang (judicial review) apabila proses pembahasan
tidak mengakomodasi ketentuan yang dianggap wajib dilaksanakan.
Tolak Pertukaran Kepentingan dalam Pembahasan Pemilu
Said juga mengingatkan agar revisi UU Pemilu tidak dijadikan
sarana pertukaran kepentingan politik antarkelompok atau partai. Menurutnya,
pembahasan mengenai ambang batas parlemen perlu dilakukan secara substantif dan
tidak dikaitkan dengan tawar-menawar atas ketentuan pemilu lainnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Benny
Ramdhani menyampaikan bahwa draf usulan tersebut akan diserahkan kepada
pimpinan DPR. GKSR juga memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Wakil Ketua
DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa, 29 September 2026.
Benny mengapresiasi terbukanya ruang dialog antara pimpinan
DPR dan partai-partai yang belum memiliki perwakilan di parlemen. Ia berharap
pertemuan tersebut dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi dalam proses
penyusunan aturan pemilu.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina GKSR Oesman Sapta
menekankan pentingnya pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan
dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai perhatian terhadap daerah
perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Usulan ambang batas parlemen 1 persen dan perubahan mekanisme verifikasi partai kini menjadi bagian dari aspirasi GKSR dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Keputusan mengenai ketentuan tersebut tetap bergantung pada proses pembahasan dan penetapan oleh lembaga yang berwenang.
