Ilustrasi OTT KPK (foto: distori.id)
Jakarta (Asianews24) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah
memetakan sejumlah titik yang dinilai rawan korupsi di sektor pertanahan
sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemetaan tersebut
dilakukan melalui kajian Direktorat Pencegahan dan Monitoring KPK. Menurut dia,
terdapat delapan titik rawan korupsi yang telah menjadi perhatian lembaga
antirasuah tersebut.
Delapan titik tersebut meliputi rendahnya akses masyarakat
terhadap layanan pertanahan, ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan, adanya
biaya tambahan di luar ketentuan, serta belum diserahkannya berkas yang telah
selesai.
KPK juga menemukan persoalan dalam pengawasan penerbitan
sertifikat, dugaan penyimpangan prosedur operasional standar (SOP) penerbitan
Hak Guna Usaha (HGU), belum optimalnya pemetaan sertifikat HGU, serta lemahnya
pengawasan terhadap penerbitan HGU.
Ketepatan Waktu Layanan Pertanahan Disorot
Salah satu persoalan yang ditemukan KPK berkaitan dengan
ketepatan waktu penyelesaian layanan pertanahan atau Service Level Agreement
(SLA).
Berdasarkan kajian KPK, tingkat ketidaktepatan waktu layanan
pada Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah Jabodetabek mencapai 73,49 persen.
Tiga Kantah dengan tingkat ketidaktepatan waktu layanan
tertinggi adalah Kantah Kota Depok sebesar 91,14 persen, Kantah Kabupaten
Bekasi 87,5 persen, dan Kantah Kabupaten Bogor 86,9 persen.
KPK mencatat persoalan ketepatan waktu tersebut terutama
ditemukan pada layanan peralihan hak jual beli, perubahan hak atas tanah, dan
roya.
KPK Temukan Persoalan Biaya Tambahan
Selain masalah ketepatan waktu, KPK juga menyoroti adanya
biaya tambahan dalam pelayanan pertanahan.
Berdasarkan temuan dalam kajian tersebut, biaya tambahan
yang dibayarkan masyarakat bahkan dapat mencapai lebih dari 200 persen
dibandingkan biaya resmi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu titik yang dinilai rawan
membuka peluang terjadinya praktik korupsi maupun pungutan di luar ketentuan
dalam pelayanan pertanahan.
KPK Berikan Rekomendasi kepada ATR/BPN
Atas berbagai temuan tersebut, KPK telah menyampaikan
sejumlah rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki tata kelola
layanan pertanahan.
Rekomendasi tersebut antara lain memperkuat indikator
kinerja Kantor Pertanahan berdasarkan penggunaan layanan langsung dan ketepatan
SLA.
KPK juga mendorong transparansi informasi mengenai biaya
layanan serta penyediaan sistem whistleblowing sebagai saluran pengaduan
masyarakat terhadap dugaan pungutan liar.
Selain itu, KPK merekomendasikan pembangunan sistem
notifikasi untuk memantau perkembangan berkas, penguatan pengawasan, perbaikan
SOP penerbitan HGU, serta percepatan kebijakan satu peta.
KPK Gelar Program Penguatan Integritas
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, KPK juga melaksanakan
Program Penguatan Integritas dan Antikorupsi pada 11–14 Agustus 2026.
Program tersebut ditujukan untuk memperkuat integritas
aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN, terutama pada bidang
pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta tata kelola pertanahan.
OTT KPK di Lingkungan ATR/BPN
Temuan tersebut mencuat setelah KPK melakukan OTT di wilayah
Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan
korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai
tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Para tersangka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian
dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT
Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut
sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.
Nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry. ANTARA melaporkan keempat nama terakhir disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
