 |
| Suasana demo di Paris (foto: bbc.com) |
Paris (Asianews24): Demonstrasi nasional di Prancis yang menyoroti tingginya biaya hidup, buruknya fasilitas pendidikan, dan menurunnya kualitas layanan publik berakhir ricuh pada Sabtu (17/10/2026). Aparat kepolisian menangkap lebih dari 1.200 orang setelah aksi di sejumlah kota diwarnai pembakaran bangunan, penjarahan toko, serta bentrokan dengan petugas keamanan.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu melaporkan sekitar
150 anggota kepolisian mengalami luka-luka dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan jumlah peserta demonstrasi
mencapai 550 ribu orang. Sementara itu, serikat pekerja CGT menyebut jumlah
massa yang turun ke jalan mencapai sekitar 800 ribu orang.
Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai
dari pelajar sekolah menengah, guru, petani, anggota serikat pekerja, hingga
pendukung gerakan Rompi Kuning atau Gilets Jaunes.
Bentrokan dan Penjarahan Terjadi di Sejumlah Kota
Situasi di Paris memanas ketika sekelompok demonstran
melemparkan batu, botol kaca, dan petasan ke arah polisi di kawasan Place de la
République. Petugas kemudian menggunakan gas air mata dan meriam air untuk
menghadapi massa yang bertindak anarkistis.
Kerusuhan juga menyebabkan sejumlah kendaraan dan tempat
sampah terbakar. Api dari kendaraan yang dibakar dilaporkan merembet ke
bangunan di sekitarnya. Di sepanjang Boulevard Magenta, sejumlah pertokoan
mengalami kerusakan dan penjarahan.
Dampak demonstrasi tidak hanya dirasakan di ibu kota. Di
Limoges, gedung balai kota bersejarah mengalami kerusakan berat setelah
dibakar. Sementara itu, di Lyon, kantor pariwisata yang memiliki nilai sejarah
turut menjadi sasaran pembakaran.
Insiden serupa dilaporkan terjadi di Marseille dan Lille.
Sejumlah fasilitas publik dan tempat usaha mengalami kerusakan, sedangkan
sebuah toko Apple di Lille dijarah. Di Grenoble, sekelompok pria bertopeng
dilaporkan mengendarai kereta wisata menuju barisan polisi.
Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi
yang awalnya menyuarakan tuntutan sosial dan ekonomi telah diwarnai tindakan
kekerasan di sejumlah wilayah.
Pemerintah Prancis Kecam Kekerasan
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam perusakan fasilitas
publik dan penjarahan yang terjadi selama demonstrasi. Ia menegaskan bahwa
pelaku kekerasan dan perusakan akan diproses sesuai hukum.
Pemerintah juga menyatakan tidak berencana memberlakukan
status darurat. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menegaskan bahwa aparat akan
mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan di tengah aksi
demonstrasi.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menilai sebagian kelompok
berpotensi memanfaatkan keresahan masyarakat untuk kepentingan politik
menjelang pemilihan presiden Prancis yang dijadwalkan berlangsung pada April
2027.
Namun, sejumlah tokoh politik memberikan penilaian berbeda
mengenai penyebab kerusuhan. Marine Le Pen dari kelompok sayap kanan menuding
kelompok sayap kiri memperkeruh situasi. Sebaliknya, Jean-Luc Mélenchon dan
Marine Tondelier mempertanyakan pendekatan pengamanan polisi yang dinilai
berpotensi meningkatkan ketegangan.
Meski terdapat perbedaan pandangan politik, Mélenchon tetap
mengingatkan peserta demonstrasi agar tidak terlibat dalam pembakaran maupun
penjarahan.
Protes Pelajar Meluas Menjadi Gerakan Nasional
Gelombang demonstrasi bermula pada pertengahan September
2026 ketika para pelajar memprotes kondisi sekolah menengah yang dinilai tidak
memadai. Mereka menyoroti kerusakan bangunan, ruang kelas yang terlalu padat,
serta kekurangan tenaga pengajar.
Kelompok pelajar juga mendesak pemerintah melakukan
pembenahan sistem penerimaan mahasiswa dan meningkatkan anggaran perbaikan
fasilitas pendidikan. Pemerintah sempat menjanjikan penambahan 3.000 guru
pengganti pada awal Oktober, tetapi kebijakan tersebut belum mampu meredam
gelombang protes.
Seiring berjalannya waktu, tuntutan demonstrasi meluas ke
persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Serikat pekerja CGT turut
mendukung aksi dengan membawa tuntutan kenaikan upah, perlindungan dana
pensiun, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan peningkatan kualitas layanan
publik.
Tingginya inflasi serta kekhawatiran terhadap masa depan
pendidikan dan kesejahteraan sosial menjadi faktor yang memperbesar dukungan
terhadap demonstrasi tersebut.
Selain persoalan ekonomi, respons aparat terhadap demonstran
juga menjadi sorotan. Lembaga pengawas kepolisian dilaporkan tengah menyelidiki
sejumlah pengaduan dugaan kekerasan oleh petugas, termasuk insiden yang
menyebabkan seorang remaja kehilangan tangan akibat granat kejut.
Di sisi lain, pemerintah Prancis menghadapi keterbatasan
anggaran karena berupaya mengendalikan utang negara dan biaya pinjaman. Kondisi
ini menambah tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakat
terkait peningkatan belanja pendidikan dan layanan publik.
Perkembangan demonstrasi tersebut menjadi ujian bagi pemerintah Prancis dalam menjaga keamanan, melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, serta mencari solusi atas persoalan biaya hidup dan kualitas pelayanan publik.
