 |
| Ilustrasi ISPA pada anak (foto: charitas group) |
Jakarta (Asianews24): Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin menjadi perhatian menyusul tingginya jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah wilayah. Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional agar penanganan kebakaran dan dampak kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026 mencatat
sebanyak 283.270 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh
provinsi terdampak karhutla. Data tersebut memperlihatkan besarnya persoalan
kesehatan yang muncul di tengah meluasnya kebakaran dan paparan asap.
Koalisi masyarakat sipil menilai penanganan karhutla tidak
cukup hanya mengandalkan pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan
perlindungan kesehatan warga, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum
terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Desakan penetapan status bencana nasional muncul karena
dampak karhutla dinilai melampaui persoalan lingkungan dan telah mengancam
keselamatan masyarakat di berbagai daerah.
Lonjakan Kasus ISPA Jadi Perhatian Serius
Meningkatnya jumlah kasus ISPA menjadi salah satu indikator
yang memperlihatkan besarnya dampak asap karhutla terhadap masyarakat. Paparan
asap yang mengandung partikel halus dapat mengganggu sistem pernapasan,
terutama pada anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit pernapasan
sebelumnya.
Kondisi tersebut membutuhkan langkah penanganan kesehatan
yang lebih terarah, mulai dari pemantauan kualitas udara, penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan, hingga distribusi masker dan perlengkapan perlindungan
bagi warga di wilayah terdampak.
Pemerintah pusat dan daerah juga dinilai perlu memperkuat
sistem pelaporan kasus ISPA agar perkembangan kondisi kesehatan masyarakat
dapat dipantau secara berkala. Data yang akurat diperlukan untuk menentukan
kebutuhan layanan medis dan menetapkan prioritas penanganan di setiap wilayah.
Selain itu, masyarakat yang mengalami keluhan seperti sesak
napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi akibat paparan asap diimbau
mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mencari pertolongan medis apabila
gejala memburuk.
Koalisi Sipil Minta Pemerintah Mengambil Langkah Lebih Tegas
Koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah mengambil
langkah yang lebih menyeluruh dalam menghadapi krisis karhutla. Penanganan
dinilai harus mencakup aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum,
serta perbaikan tata kelola hutan dan lahan.
Penetapan status bencana nasional menjadi salah satu
tuntutan yang disuarakan agar respons pemerintah dapat dilakukan secara
terpadu. Namun, penetapan status tersebut memerlukan pertimbangan dan keputusan
pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga didorong membuka
informasi mengenai perusahaan atau pihak yang diduga bertanggung jawab atas
kebakaran. Transparansi dinilai penting untuk memastikan proses penyelidikan
dan penegakan hukum berjalan secara akuntabel.
Koalisi masyarakat sipil juga menekankan pentingnya evaluasi
kebijakan pengelolaan hutan dan lahan. Upaya pencegahan perlu diperkuat agar
kebakaran tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun
lingkungan.
Penanganan Karhutla Perlu Berorientasi pada Keselamatan
Warga
Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan
ekosistem dan hilangnya tutupan hutan. Kebakaran juga dapat mengganggu
aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, serta meningkatkan risiko
kesehatan akibat memburuknya kualitas udara.
Karena itu, penanganan karhutla perlu dilaksanakan secara
terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas pemadam,
tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Langkah pencegahan melalui pengawasan kawasan rawan
kebakaran, penindakan terhadap pelaku pembakaran, serta pemulihan lahan yang
terdampak menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kejadian serupa.
Besarnya jumlah kasus ISPA yang tercatat hingga pertengahan Oktober 2026 memperkuat urgensi penanganan dampak kesehatan akibat karhutla. Pemerintah diharapkan dapat memastikan keselamatan warga menjadi prioritas, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar krisis asap tidak terus berulang.
