Delapan Fraksi DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran, Ini Rinciannya

JAKARTA (Kliiknews.com) – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik secara resmi menyampaikan dukungan terhadap pengajuan hak tersebut pada Rabu, 11 November 2026.

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, khususnya mengenai persoalan dokumen pendidikan yang menjadi perhatian sejumlah anggota parlemen.

Nama-nama anggota DPR pengusul disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi kepada pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif.

Dari delapan fraksi yang terlibat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat sebagai penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit, yakni satu orang.

Rincian 120 Anggota DPR Pengusul Hak Menyatakan Pendapat

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pengajuan usulan HMP, dukungan berasal dari delapan fraksi partai politik di DPR RI.

Berikut rincian jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi:

1. Fraksi PKS: 28 anggota.
2. Fraksi NasDem: 19 anggota.
3. Fraksi PKB: 18 anggota.
4. Fraksi Demokrat: 18 anggota.
5. Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
6. Fraksi Golkar: 11 anggota.
7. Fraksi Gerindra: 11 anggota.
8. Fraksi PAN: 1 anggota.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan anggota DPR yang tercatat mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat mencapai 120 orang.

Dominasi PKS dalam pengajuan tersebut terlihat dari jumlah anggotanya yang mencapai 28 orang. Posisi berikutnya ditempati NasDem dengan 19 anggota, sedangkan PKB dan Demokrat masing-masing menyumbangkan 18 anggota.

PKS Menjadi Fraksi dengan Pengusul Terbanyak

Fraksi PKS menempati posisi teratas dalam jumlah anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran.

Perwakilan PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa usulan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Dalam argumentasinya, PKS merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Selain itu, PKS juga menyinggung aspek etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001.

Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat masih merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional di DPR. Usulan tersebut belum berarti Gibran secara otomatis diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Pimpinan DPR Akan Menindaklanjuti Usulan HMP

Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut telah diterima oleh pimpinan DPR RI melalui Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan menyampaikan bahwa pengajuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku di DPR.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, pada Selasa, 10 November 2026, mengungkapkan bahwa sekitar 50 anggota parlemen telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung pengajuan HMP terkait polemik Gibran.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima informasi mengenai usulan tersebut. Pimpinan DPR selanjutnya akan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi dan anggota dewan sebelum mengambil langkah berikutnya.

PDIP Sepakat Menggunakan Hak Menyatakan Pendapat

Dukungan terhadap penggunaan HMP juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa seluruh anggota fraksinya telah menyepakati penggunaan hak tersebut.

Keputusan itu disampaikan pada Rabu, 11 November 2026. Utut menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pilihan melalui mekanisme konstitusional.

PDIP memiliki 110 anggota di DPR RI. Namun, jumlah anggota fraksi yang mendukung pengajuan HMP dalam daftar usulan yang diberitakan tercatat sebanyak 14 orang.

Utut juga menyebut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjadi rujukan fraksinya.

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Dalam konteks pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, Pasal 7A UUD 1945 mengatur sejumlah alasan pemberhentian, antara lain apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan sebelum proses selanjutnya di MPR.

Dengan demikian, pengajuan HMP terhadap Gibran masih harus melewati tahapan konstitusional yang berlaku. Dukungan 120 anggota DPR tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden.

Perkembangan proses pengajuan HMP ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sekaligus penerapan mekanisme konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.