 |
| Ilustrasi pemadaman karhutla (foto: Kementerian Kehutanan) |
Jakarta (Asianews24) – Pakar lingkungan Marningot Tua Natalis Situmorang menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan sanksi hukum bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Natalis, karhutla merupakan persoalan serius karena
dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpotensi mengancam
kesehatan dan keselamatan warga serta menimbulkan kerugian ekonomi. Karena itu,
penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa
terulang.
Natalis, yang menjabat Kepala Program Studi Magister
Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, menyoroti dampak
asap kebakaran terhadap masyarakat. Paparan asap dapat memicu gangguan
pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sementara
aktivitas perkantoran dan kegiatan warga juga dapat terganggu.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul arahan Prabowo dalam
rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 16 September 2026. Dalam rapat
itu, Presiden meminta jajaran pemerintah mengkaji kemungkinan memperberat
ketentuan hukum terhadap pelaku karhutla, termasuk wacana mengategorikan
tindakan tertentu sebagai “terorisme ekologi”.
Presiden juga meminta aparat penegak hukum mendalami unsur
pidana terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
Untuk perusahaan yang telah dikenai sanksi tetapi kembali melakukan
pelanggaran, Prabowo mengarahkan agar pencabutan izin turut dipertimbangkan
sebagai langkah penindakan.
Natalis berpandangan, apabila kategori hukum yang lebih
berat dirumuskan secara tepat, aparat dapat memiliki instrumen penegakan yang
lebih kuat. Ia mencontohkan kemungkinan penerapan sanksi terhadap korporasi,
pembekuan aset, hingga hukuman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan
lingkungan yang berlaku saat ini. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi
salah satu upaya menciptakan efek jera.
Meski demikian, Natalis mengingatkan bahwa penerapan konsep
“terorisme ekologi” perlu disertai batasan dan kriteria yang jelas. Hal ini
diperlukan agar penegakan hukum tidak keliru menyasar masyarakat kecil yang
melakukan pembakaran lahan dalam konteks tradisi atau kearifan lokal.
Ia menilai perlu ada pembedaan yang tegas antara tindakan
pembakaran yang disengaja, terorganisasi, dan menimbulkan kerusakan luas dengan
praktik masyarakat setempat yang memiliki latar sosial berbeda. Dengan
demikian, penindakan dapat diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas
kerusakan lingkungan serius, tanpa mengabaikan kondisi masyarakat yang
menggantungkan hidup pada lahan.
Selain penegakan hukum, penanganan karhutla juga membutuhkan langkah pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan. Perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran serta warga yang bergantung pada sumber daya lahan perlu menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan karhutla.
