| Banjir Sumatera (foto: bbc.com) |
Jakarta (Asianews24) – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1
triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana
di Sumatera. Program pemulihan tersebut mencakup Provinsi Aceh, Sumatera Utara,
dan Sumatera Barat, dengan sasaran mulai dari infrastruktur hingga pemulihan
ekonomi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga
menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas
PRR) Pascabencana Sumatera, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus
mengintensifkan upaya pemulihan setelah bencana melanda ketiga provinsi
tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Tito seusai mengikuti rapat
koordinasi perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
di bidang pendidikan. Rapat berlangsung di Posko Satgas PRR, Jakarta, pada Rabu
(23/9/2026).
Tito menjelaskan, perkembangan penanganan bencana oleh
kementerian dan lembaga akan disampaikan secara berkala setiap pekan. Pembaruan
tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai pekerjaan pemulihan yang
sedang berlangsung di wilayah terdampak.
Pemulihan Pendidikan dan Infrastruktur
Dalam laporan pekan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di 4.922
satuan pendidikan yang terdampak bencana telah kembali berjalan sepenuhnya.
Tito mengatakan, laporan berikutnya akan mencakup
perkembangan pemulihan sektor lain, termasuk perbaikan akses jalan, jembatan,
dan sungai yang menjadi bagian dari penanganan pascabencana.
Pertanian dan Perikanan Juga Menjadi Sasaran
Program rehabilitasi tidak hanya diarahkan pada pembangunan
kembali infrastruktur dan pemulihan layanan pendidikan. Pemerintah juga memberi
perhatian pada akses kesehatan serta kondisi ekonomi warga yang terdampak
bencana.
Di sektor pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
menjalankan program pemulihan lahan persawahan yang terdampak. Sementara itu,
Kementerian Kelautan dan Perikanan berfokus pada pemulihan tambak milik
masyarakat.
Satgas PRR menyatakan akan terus menyampaikan perkembangan penanganan secara rutin. Pembaruan mingguan tersebut mencakup berbagai sektor yang ditangani kementerian dan lembaga terkait di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.