 |
| Siswa yang dirawat akibat keracunan MBG (foto: Antara Foto/CNN Indonesia) |
Jakarta (AsiaNews24) - Amnesty International Indonesia mendesak
pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul
berulangnya kasus keracunan yang dialami para penerima program, termasuk
seorang siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang dilaporkan mengalami
gangguan ingatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman
Hamid, menilai rangkaian kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan serius
dalam pelaksanaan program sekaligus kegagalan negara dalam memastikan
perlindungan terhadap hak anak.
Amnesty Soroti Kasus Siswi di Karo
Amnesty menaruh perhatian khusus pada kasus seorang siswi
SMK di Kabupaten Karo yang dilaporkan sakit setelah menyantap menu MBG pada 13
Agustus 2026.
Menurut informasi yang dihimpun Amnesty dari pemberitaan
media, siswi berusia 16 tahun berinisial FBP tersebut sebelumnya mengalami
sejumlah gejala, mulai dari pusing, muntah, kehilangan kesadaran, kejang hingga
gangguan berbicara.
Kondisinya kemudian dilaporkan berkembang menjadi kehilangan
ingatan. Ia disebut tidak lagi mengenali sejumlah orang di sekitarnya, termasuk
teman sekolah, guru, adik, maupun barang miliknya. Hingga kini, pihak keluarga
masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit.
Kasus tersebut bukan satu-satunya. Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV menyebut 265 siswa dari dua SMA dan satu
SMK di Kabupaten Karo mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG pada hari
yang sama.
Keracunan MBG Terjadi di Sejumlah Daerah
Amnesty juga menyoroti munculnya laporan keracunan MBG di
berbagai daerah setelah kasus di Karo. Beberapa wilayah yang disebut antara
lain Sidoarjo, Jawa Timur; Rembang, Jawa Tengah; Agam, Sumatera Barat; serta
Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan laporan media yang dikutip Amnesty, lebih dari 2.000
orang dilaporkan menjadi korban keracunan di empat wilayah tersebut pada awal
September 2026.
Lembaga tersebut menilai rangkaian kejadian itu semestinya
menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap pelaksanaan MBG, terutama terkait keamanan pangan dan mekanisme
pertanggungjawaban ketika terjadi masalah.
Amnesty juga mengecam pernyataan salah satu mitra SPPG di
Tana Toraja yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap korban dan justru
menyalahkan penerima makanan dalam kasus keracunan tersebut.
Amnesty Minta Ada Pertanggungjawaban Hukum
Amnesty berpendapat bahwa persoalan keracunan MBG tidak
cukup diselesaikan melalui perbaikan teknis program. Lembaga tersebut meminta
adanya penyelidikan menyeluruh untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab
atas setiap kasus.
Menurut Amnesty, perlindungan terhadap anak mencakup hak
atas kesehatan, kehidupan, pangan yang aman, serta pendidikan. Karena itu,
keselamatan anak tidak seharusnya dikorbankan dalam pelaksanaan sebuah program
pemerintah.
Amnesty juga mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan
Indonesia (JPPI) yang menyebut korban keracunan MBG di 36 provinsi mencapai 43.838
orang. Angka tersebut terdiri atas 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban
sejak Januari hingga awal September 2026. Data tersebut merupakan angka yang
dikutip Amnesty dari JPPI, bukan hasil pendataan langsung Amnesty.
Pemerintah Diminta Evaluasi Total Program MBG
Amnesty menyerukan agar pemerintah menghentikan sementara MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum program tersebut kembali dijalankan.
Selain memastikan standar keamanan pangan yang lebih ketat,
pemerintah juga diminta membangun sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang
jelas sehingga setiap kejadian dapat ditangani secara cepat dan transparan.
Amnesty menegaskan bahwa apabila program tetap dilanjutkan,
keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama. Pemerintah juga
didorong melibatkan pihak sekolah, guru, serta pemangku kepentingan pendidikan
dalam menentukan kebijakan terkait pelaksanaan program tersebut.(amnestyinternasional)
