 |
| Ilustrasi Inhutani V (foto: Inhutani V) |
Jakarta (AsiaNews24) - Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan tindak
pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola PT
Inhutani V di Provinsi Lampung. Kawasan tersebut diduga dimanfaatkan untuk
kegiatan perkebunan tebu oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI).
Perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi
Lampung. Namun, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus) Kejaksaan Agung kemudian mengambil alih proses penyidikan untuk
memperkuat pembuktian perkara.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar
menyebut penyidik telah memeriksa 47 saksi, menyita sejumlah dokumen, serta
meminta bantuan ahli untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.
Dari penyidikan sementara, aparat menemukan dugaan adanya
aktivitas penanaman tebu di kawasan hutan yang berada dalam pengelolaan PT
Inhutani V. Aktivitas tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum dan
berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
Dalam perkembangan berikutnya, penyidik Kejagung juga
memeriksa sejumlah petinggi dan mantan pengurus PT Inhutani V. Pada Rabu (9/9/2026), dua saksi dari perusahaan tersebut diperiksa, yakni seorang anggota dewan
komisaris serta mantan direksi PT Inhutani V periode 2012–2017. Pemeriksaan
dilakukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus melengkapi berkas perkara.
Kejagung belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab
secara pidana dalam perkara tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman
terhadap rangkaian peristiwa, dokumen, serta pihak-pihak yang diduga mengetahui
atau terlibat dalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut.
Penyidikan juga diarahkan untuk memastikan besaran kerugian
negara serta mengonstruksikan dugaan tindak pidana secara utuh sebelum
menentukan langkah hukum selanjutnya.
Kejagung menegaskan proses penyidikan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang diperiksa. (katadata)
