Ilustrasi Gedung KPK (foto: sindonews.com)
Jakarta (AsiaNews24) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) dalam pengurusan layanan keimigrasian belum sepenuhnya berhenti. Dugaan tersebut muncul meskipun KPK sebelumnya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait perkara serupa pada Juni 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik masih menemukan indikasi adanya penerimaan uang oleh oknum di lingkungan Kantor Imigrasi setelah pelaksanaan OTT.
Menurut Budi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan KPK melakukan penggeledahan di sejumlah Kantor Imigrasi. Langkah penyidikan itu dilakukan untuk mencari bukti mengenai dugaan praktik penerimaan uang yang masih berlangsung.
KPK juga menemukan adanya kantor imigrasi yang disebut telah menghentikan praktik tersebut. Bahkan, terdapat uang yang sebelumnya diduga diterima melalui praktik pemerasan kemudian diserahkan atau dikembalikan kepada penyidik KPK.
Salah satu contoh yang disampaikan KPK berkaitan dengan penindakan di Bali. Uang yang ditemukan dalam perkara tersebut diduga merupakan penerimaan yang terjadi sebelum operasi tangkap tangan dilaksanakan.
Berawal dari Dugaan Pemerasan Pengurusan Izin Tinggal
Kasus ini bermula dari penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi dalam proses pengurusan izin tinggal bagi WNA.
Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA untuk periode 2022 hingga 2026.
Perkara tersebut terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian berada dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah Silmy Karim, yang sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024 dan kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selain Silmy Karim, KPK juga menetapkan Saffar Muhammad Godam, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025, sebagai tersangka.
Enam tersangka lainnya berasal dari sejumlah posisi di lingkungan keimigrasian, yakni Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi, serta staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
Dugaan Keuntungan Capai Rp145,5 Miliar
Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK menduga para tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dari praktik pemerasan selama kurun waktu 2022–2026.
Temuan mengenai dugaan praktik yang masih berlangsung setelah OTT membuat penyidikan KPK terus diperluas. Penggeledahan di sejumlah kantor dilakukan untuk memperoleh bukti tambahan sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
KPK menegaskan bahwa temuan tersebut masih merupakan bagian dari proses penyidikan. Dengan demikian, dugaan pelanggaran tidak serta-merta dapat dibebankan kepada seluruh pegawai pada kantor yang diperiksa.
Penyidik masih harus mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat, bentuk perbuatannya, aliran uang, serta bukti lain yang dapat memperkuat perkara.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap efektivitas pengawasan internal di lingkungan keimigrasian. Dugaan praktik pemerasan yang masih muncul setelah OTT menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan transparansi pelayanan, khususnya dalam proses pengurusan izin tinggal bagi WNA.(liputan6com)
