 |
| Ilustrasi OTT KPK (foto: JPNN) |
Mojokerto (Asianews24) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Rabu,
23 September 2026. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan
kasus dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen
dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. KPK juga
menemukan beberapa amplop berisi uang yang diduga berasal dari pemohon layanan
pertanahan di lingkungan BPN Kota Mojokerto.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa kantor BPN
Kota Mojokerto dipimpin Yetty Nurbuati Krystianti, yang merupakan istri
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR)
Kementerian ATR/BPN, Lampri. Lampri sebelumnya telah ditetapkan sebagai
tersangka dalam perkara dugaan suap tersebut.
Budi menjelaskan, uang yang ditemukan penyidik masih berada
di dalam amplop. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penghitungan untuk
mengetahui jumlah uang yang disita. KPK menyebut uang tersebut diduga merupakan
penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan.
Penggeledahan Berawal dari OTT Kasus HGB
Kasus dugaan suap ini berkaitan dengan pengurusan HGB untuk
lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK sebelumnya menggelar
operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 dan mengamankan sejumlah
pihak untuk diperiksa.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan delapan orang
sebagai tersangka, termasuk Lampri. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan
di sejumlah lokasi yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan di Kantor BPN Mojokerto menjadi bagian dari upaya KPK mengumpulkan barang bukti dan menelusuri dugaan penerimaan uang dalam layanan pertanahan. Hingga berita sumber diterbitkan, uang yang ditemukan dalam amplop masih menunggu proses penghitungan oleh penyidik.
