Komisi Pemberantasan Korupsi (foto: harianterbit.com)
Jakarta (Asianews24) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah
dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aliran uang
dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Barang bukti tersebut ditemukan saat penyidik menggeledah
rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR)
ATR/BPN, Lampri, di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat
(18/9/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan
dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait perkara dugaan suap dalam pengurusan
dan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
"Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut,
penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik soal
petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN
tersebut," kata Budi seperti dikutip dari laporan media, Sabtu
(19/9/2026).
KPK Temukan Bukti Percakapan
Salah satu barang bukti yang menjadi perhatian penyidik
adalah percakapan atau chat elektronik yang diduga memuat informasi mengenai
aliran dana dalam perkara tersebut.
Temuan itu menjadi bagian dari barang bukti elektronik yang
kini sedang didalami KPK untuk mengungkap hubungan antara pihak-pihak yang
diduga terlibat dalam perkara suap pengurusan HGB.
Selain bukti elektronik, penyidik juga menyita sejumlah
dokumen dari kediaman Lampri. Namun, KPK belum membeberkan secara rinci isi
percakapan maupun dokumen yang disita karena proses penyidikan masih berjalan.
Lampri diketahui merupakan salah satu tersangka dalam
perkara dugaan suap terkait pembukaan blokir HGB yang berkaitan dengan aset
yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Penggeledahan Berlangsung hingga Malam
Penggeledahan terhadap rumah Lampri dilakukan penyidik KPK
sejak Jumat sore hingga malam hari. Rumah tersebut berada di kawasan Perumahan
Jatiwaringin Asri, Kota Bekasi.
Penggeledahan rumah Lampri merupakan bagian dari rangkaian
tindakan penyidikan KPK setelah sebelumnya penyidik mendatangi sejumlah lokasi
lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor PT
Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur serta sejumlah ruangan di lingkungan
Kementerian ATR/BPN. Dalam rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita
dokumen dan barang bukti elektronik untuk mendukung penyidikan.
Dalami Dugaan Aliran Uang
KPK kini mendalami bukti yang ditemukan untuk mengetahui
dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Bukti elektronik berupa percakapan
menjadi salah satu petunjuk yang akan dianalisis penyidik.
Penyidik tidak hanya mendalami dugaan suap dalam pengurusan
HGB, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya perkara lain yang berkaitan
dengan tata kelola dan pelayanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
Dilansir dari detikcom, penyidik juga menelusuri dugaan
jual beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam rangkaian penyidikan
tersebut. Namun, dugaan tersebut masih merupakan bagian dari pendalaman
penyidik dan belum menjadi kesimpulan hukum.
Berkaitan dengan Kasus HGB di Bogor
Perkara yang sedang ditangani KPK bermula dari dugaan suap
terkait proses pembukaan blokir HGB di Kabupaten Bogor. Kasus tersebut kemudian
berkembang dengan penetapan sejumlah tersangka dari pihak swasta maupun
lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penggeledahan terhadap rumah Lampri dilakukan untuk
memperoleh bukti tambahan yang dapat membantu penyidik mengurai konstruksi
perkara, termasuk dugaan hubungan keuangan di antara pihak-pihak yang
diperiksa.
KPK hingga kini masih melakukan analisis terhadap dokumen
dan barang bukti elektronik yang disita. Hasil analisis tersebut akan menjadi
bagian dari proses penyidikan untuk menentukan keterkaitan masing-masing bukti
dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
KPK Masih Kembangkan Penyidikan
Temuan chat dan dokumen dari rumah Lampri menjadi bagian
dari rangkaian bukti yang dikumpulkan KPK dalam perkara dugaan korupsi di
lingkungan ATR/BPN.
KPK belum mengungkap seluruh isi barang bukti yang ditemukan
maupun detail dugaan aliran uang yang sedang ditelusuri. Informasi lebih lanjut
mengenai pihak yang terkait dengan aliran dana tersebut akan bergantung pada
hasil pemeriksaan dan analisis penyidik.
Dengan demikian, temuan percakapan dan dokumen tersebut masih berstatus sebagai barang bukti atau petunjuk dalam proses penyidikan, bukan dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak tertentu. Proses hukum dan pembuktian selanjutnya tetap menjadi kewenangan KPK dan pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
