Menteri Keuangan, Suahasil Nazara (foto: aktualita.co)
Jakarta (Asianews24) – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi tengah membahas
permintaan pembatalan perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan
Kementerian Keuangan yang dilakukan pada era Menteri Keuangan sebelumnya,
Purbaya Yudhi Sadewa. Permintaan tersebut diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak
Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
"Lagi dibicarakan sepertinya," ujar Suahasil usai
konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9).
Suahasil menyatakan bahwa pembahasan masih berlangsung
secara internal dan belum ada keputusan final. Ia menegaskan hasilnya akan
diumumkan setelah proses selesai, seraya menekankan komitmen Kemenkeu untuk
menjalankan penyaringan talenta secara optimal, termasuk mengembalikan pejabat
yang tidak memenuhi syarat ke posisi semula.
Alasan Permintaan Pembatalan
Bimo Wijayanto mengungkapkan adanya nama-nama
"ajaib" dalam rotasi tersebut yang tidak melalui tahapan assessment
dan talent management sebagaimana mestinya. Menurutnya, penempatan pejabat
tanpa proses penilaian berpotensi mengganggu stabilitas internal dan
menimbulkan ketidakadilan bagi pejabat yang telah mengikuti assessment, ujian,
serta talent management.
"Tidak bagus bagi pasukan yang lain yang susah payah
ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," kata Bimo di
Jakarta, Rabu (16/9). Hal inilah yang mendorong dirinya bersama Dirjen Bea
Cukai mengajukan permintaan pembatalan.
Bantahan Purbaya
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa
perombakan sekitar 400 pejabat di DJP, DJBC, dan unit lain Kemenkeu merupakan
rotasi biasa yang berbasis profesional. Ia membantah keras rumor jual-beli
jabatan yang beredar di media sosial, termasuk isu pengumpulan uang Rp 100
miliar untuk posisi tertentu.
"Terkait mutasi ini, ada isu di TikTok yang menyebutkan 'Pak Purbaya mengumpulkan uang Rp 100 miliar untuk posisi tertentu'. Saya bingung dari mana isu itu keluar?" kata Purbaya, Kamis (10/9).
Ia
menegaskan alur rotasi di Kemenkeu dilakukan berdasarkan usulan, lalu dinilai
oleh Sekjen dan dirinya. "Kalau bagus ya naik, kalau tidak bagus ya tidak
jadi," jelasnya.
Latar Belakang
Perombakan yang dilakukan Purbaya pada Kamis (10/9) mencakup pejabat eselon II, eselon III, pejabat noneselon, kepala badan, hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV). Sebagian besar perubahan terjadi di lingkungan DJP dan DJBC. Hingga berita ini diturunkan, Suahasil maupun Bimo belum memberikan keputusan resmi terkait permintaan pembatalan tersebut.
