 |
| Ilustrasi APBN (foto: cita.or.id) |
Jakarta (Asianews24) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah masih berpedoman pada batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sikap tersebut disampaikan di tengah munculnya wacana dari DPR untuk mengkaji kembali ketentuan batas defisit tersebut.
Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan saat ini tetap
menjalankan kebijakan fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Menurutnya, pembahasan mengenai perubahan batas defisit perlu
dilakukan secara konstruktif dan kondusif.
“Untuk saat ini kita bekerja dengan undang-undang yang ada,”
kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta,
Jumat (19/9/2026).
Komitmen pemerintah mempertahankan disiplin fiskal tersebut
juga tercermin dalam rancangan APBN 2027. Dalam nota keuangan RAPBN 2027,
pemerintah memproyeksikan defisit APBN sekitar 2,4% terhadap PDB.
DPR Wacanakan Evaluasi Batas Defisit 3%
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengusulkan
agar batas defisit APBN sebesar 3% terhadap PDB tidak lagi diperlakukan sebagai
angka yang mutlak.
Wacana tersebut muncul dalam pembahasan Panitia Kerja
Rancangan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Misbakhun mempertanyakan dasar
penetapan angka 3% dan apakah ketentuan tersebut masih relevan dengan kebutuhan
fiskal Indonesia saat ini.
Menurut Misbakhun, angka batas defisit 3% tidak secara
eksplisit tercantum sebagai norma dalam batang tubuh Undang-Undang Keuangan
Negara. Ia menyebut ketentuan tersebut muncul dalam bagian penjelasan
undang-undang.
DPR Soroti Kebutuhan Ruang Fiskal
Misbakhun berpendapat bahwa pemerintah membutuhkan ruang
fiskal yang cukup untuk melakukan intervensi ketika kondisi ekonomi membutuhkan
stimulus. Menurut dia, fleksibilitas anggaran diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi serta memanfaatkan momentum bonus demografi.
Ia juga mengaitkan kebutuhan ekspansi fiskal dengan upaya
Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income
trap.
Dalam pandangannya, pembahasan mengenai defisit tidak
seharusnya hanya melihat angka defisit sebagai hasil akhir. Faktor penerimaan
dan belanja negara, yang menjadi dasar terbentuknya defisit, juga perlu menjadi
bagian dari pembahasan.
Pemerintah Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Di sisi lain, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga
kredibilitas fiskal. Sebelum pernyataan Menteri Keuangan pada 19 September,
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga menyatakan pemerintah tetap konsisten
menjaga defisit APBN di bawah 3% dari PDB.
Dengan demikian, hingga 19 September 2026, pemerintah masih menggunakan batas defisit 3% sebagai salah satu pedoman dalam pengelolaan APBN, sementara wacana perubahan ketentuan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan di DPR. (katadata)
