 |
| Nusron Wahid (foto: posnews.co.id) |
Jakarta (Asianews24) – Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keputusan mengenai kemungkinan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan kementerian tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa proses
penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan KPK sebagai lembaga
independen. Pemerintah, kata dia, menghormati setiap keputusan yang diambil
penyidik berdasarkan proses hukum dan bukti yang dikumpulkan.
Yusril menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Jakarta,
Rabu (23/9/2026). Ia menjelaskan bahwa KPK memiliki mekanisme sendiri untuk
menghimpun alat bukti dan menentukan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan
dalam penanganan perkara.
Menurut Yusril, apabila hasil pengumpulan bukti menunjukkan
perlunya pemeriksaan terhadap Nusron, keputusan tersebut sepenuhnya berada di
tangan penyidik KPK. Pemerintah tidak akan mencampuri proses penegakan hukum
yang sedang berjalan.
Pemerintah Hormati Independensi Aparat Penegak Hukum
Yusril mengatakan sikap pemerintah tersebut tidak hanya
berlaku terhadap KPK, tetapi juga terhadap aparat penegak hukum lainnya,
termasuk kepolisian dan kejaksaan. Ia menegaskan bahwa penyelidikan,
penyidikan, hingga penentuan kelanjutan perkara harus dilakukan secara
independen sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Sementara itu, mengenai kemungkinan perubahan posisi Nusron
Wahid dalam kabinet, Yusril menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan
Presiden Prabowo Subianto. Ia tidak memberikan keterangan lebih jauh terkait
keputusan yang berada dalam hak prerogatif Presiden.
Perkara Dugaan Suap di Lingkungan ATR/BPN
Kasus yang menjadi perhatian tersebut berkaitan dengan
dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah
Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkan delapan orang sebagai
tersangka pada hari berikutnya.
Dilansir dari Antara, KPK telah menggeledah sejumlah ruangan
pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Namun, dalam pemberitaan tersebut,
KPK menyatakan tidak melakukan penggeledahan terhadap ruangan Nusron Wahid.
Hingga keterangan Yusril disampaikan pada 23 September 2026, pemerintah menyatakan menyerahkan penentuan pihak yang akan diperiksa kepada penyidik KPK. Status pemeriksaan Nusron harus merujuk pada perkembangan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
