 |
| Kondisi langit Singapura akibat asap karhutla (foto: CNN Indonesia) |
Singapura (Asianews24): Pemerintah Singapura mengambil langkah untuk menelusuri perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memicu kabut asap lintas batas. Melalui Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA), pemerintah setempat mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan kepada tujuh perusahaan yang memiliki lahan konsesi di Indonesia.
Langkah tersebut diumumkan pada Jumat (16/10/2026), setelah
otoritas Singapura memantau titik panas, data meteorologi, serta citra satelit.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi asap dari kebakaran di lahan yang
dikelola ketujuh perusahaan tersebut bergerak menuju Singapura.
Pemberitahuan itu diterbitkan berdasarkan Undang-Undang
Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act.
Aturan tersebut memungkinkan Singapura mengambil tindakan terhadap perusahaan
yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap
lintas batas, termasuk ketika aktivitas pemicu kebakaran terjadi di luar
wilayah Singapura.
Pemerintah Singapura menegaskan bahwa perusahaan penerima
pemberitahuan diminta mengambil langkah untuk mencegah kebakaran meluas dan
memastikan kebakaran di lahan yang mereka kelola dapat ditangani.
Tujuh Perusahaan Menerima Pemberitahuan dari Singapura
NEA mengidentifikasi tujuh perusahaan yang lahan konsesinya
diduga berkaitan dengan kebakaran yang menghasilkan asap hingga mencapai
Singapura.
Berikut daftar perusahaan yang menerima pemberitahuan
tindakan pencegahan:
PT Bumi Andalas Permai
PT Bumi Mekar Hijau
PT Paramitra Mulia Langgeng
PT Sumatera Alam Anugerah
PT SBA Wood Industries
PT Hutan Lestari Raya
PT Bangkanesia
Melalui pemberitahuan tersebut, perusahaan diminta
mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk menangani api dan mencegah
penyebarannya di lahan yang dimiliki atau dikelola. Mereka juga diminta
menghentikan atau tidak memulai kegiatan pembakaran di lahan tersebut.
Selain itu, perusahaan wajib menyerahkan rencana penanganan
kebakaran kepada NEA, termasuk langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak
kembali terjadi.
NEA menyatakan akan memantau respons perusahaan terhadap
pemberitahuan tersebut. Otoritas Singapura juga membuka kemungkinan mengambil
langkah penegakan hukum lebih lanjut apabila ditemukan bukti yang memenuhi
persyaratan hukum.
Penerbitan pemberitahuan ini merupakan bagian dari upaya
Singapura menangani dampak kabut asap yang melintasi batas negara. Namun,
pemberitahuan tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh perusahaan
yang disebut telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran.
Singapura Pertimbangkan Langkah Hukum Lintas Negara
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya
menyampaikan bahwa pemerintahnya sedang mengidentifikasi perusahaan yang
mungkin bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia.
Wong menegaskan, Singapura akan mempertimbangkan tindakan
berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas jika ditemukan
dasar yang memadai. Pemerintahnya juga akan menjajaki kemungkinan kerja sama
dengan negara lain untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut Wong, kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia
diperburuk oleh periode musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi tersebut
turut meningkatkan risiko penyebaran asap ke negara-negara tetangga.
Ia mengatakan Singapura telah menawarkan bantuan kepada
Indonesia dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia serta
negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi sumber permasalahan.
Langkah ini memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak
hanya berdampak pada wilayah tempat kebakaran terjadi, tetapi juga dapat
menimbulkan persoalan lingkungan, kesehatan, dan hubungan antarnegara.
Kualitas Udara Singapura Memburuk Akibat Kabut Asap
Kabut asap yang melanda Singapura menyebabkan kualitas udara
memburuk. Kondisi tersebut mendorong pemerintah setempat meningkatkan langkah
perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap pencemaran
udara.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace
Fu menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kabut asap dan
mengumpulkan informasi mengenai perusahaan yang diduga berkaitan dengan
kebakaran.
Singapura juga menyediakan masker N95 atau masker dengan
tingkat perlindungan setara bagi warga rentan. Selain itu, sejumlah fasilitas
komunitas dan lokasi tertentu disiapkan sebagai tempat berlindung dengan
pendingin udara.
Pemerintah Singapura menilai perlindungan masyarakat perlu
dilakukan bersamaan dengan upaya mengatasi sumber pencemaran. Karena itu,
penyelidikan terhadap perusahaan dan kemungkinan tindakan hukum menjadi bagian
dari langkah yang ditempuh untuk mengurangi risiko kabut asap berulang.
Singapura Tawarkan Bantuan untuk Penanganan Karhutla di
Indonesia
Selain menelusuri dugaan keterlibatan perusahaan, pemerintah
Singapura menyatakan tetap membuka peluang untuk membantu Indonesia menangani
kebakaran hutan dan lahan.
Grace Fu mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan
pemerintah Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Pada 16 Oktober 2026, ia
kembali menghubungi Menteri Lingkungan Hidup Indonesia untuk menawarkan
dukungan sipil dalam upaya pemadaman kebakaran.
Bantuan yang ditawarkan mencakup dukungan untuk pemadaman
serta kemungkinan langkah tambahan, seperti modifikasi cuaca atau penyemaian
awan (cloud seeding), sesuai kebutuhan dan persetujuan Indonesia.
Singapura menyatakan kesiapannya memberikan bantuan yang
dinilai sesuai oleh pemerintah Indonesia. Koordinasi kedua negara diharapkan
dapat membantu mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap
terhadap masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Persoalan karhutla kini membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas negara. Selain pemadaman, pengawasan terhadap lahan rawan kebakaran, pencegahan pembakaran, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum yang berbasis bukti menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kabut asap pada masa mendatang.
